SIARAN PERS

Kemenperin Tetapkan Objek Vital Nasional untuk Sektor Industri


 


Siaran Pers


Kemenperin Tetapkan Objek Vital Nasional untuk Sektor Industri


 


Kawasan industri memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, karena itu perlu adanya penetapan kawasan industri sebagai salah satu objek vital nasional (obvitnas). Kementerian Perindustrian telah merevisi Peraturan Menteri Perindustrian No. 03 Tahun 2005 menjadi No. 620 Tahun 2012 Tentang Objek Vital Nasional Sektor Industri. Dalam peraturan tersebut, terdapat 14 jenis industri yang ditetapkan sebagai obvitnas, yaitu industri bahan baku peledak, dirgantara, garam, gula, kertas, logam, minyak goreng/kelapa sawit, perkapalan, petrokimia, pupuk, semen, telekomunikasi, tepung terigu dan kawasan industri. Dari 14 jenis industri tersebut terdapat 48 perusahaan yang telah ditetapkan sebagai obvitnas sektor industri, khususnya di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur.


Hal tersebut disampaikan Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat dalam paparannya sebagai narasumber pada acara Roundtable Discussion dengan tema “Pengamanan Objek Vital dan Stabilitas Tenaga Kerja Berdasarkan Inpres No. 2 Tahun 2013” di Cikarang, Selasa – 16 Juli 2013. Hadir dalam acara tersebut, diantaranya Kapolri Timur Pradopo, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang diwakili Dirjen PHI Irianto Simbolon, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.


Menurut Menperin, peran strategis kawasan industri yaitu mampu memberikan kontribusi dari kegiatan ekspor senilai US$ 52 miliar/tahun atau 41% dari nilai total ekspor non migas tahun 2012, nilai investasi mencapai Rp 29,9 triliun untuk PMDN dan US$ 7,06 miliar untuk PMA per tahun atau 60% dari total investasi tahun 2012, dan penerimaan negara sebesar US$ 938 juta dari PBB, PPN, dan PPh. Sementara itu, berdasarkan data Kemenperin tahun 2013, kawasan industri yang beroperasi saat ini dengan kriteria memiliki luas lahan lebih dari 50 Ha sebanyak 74 kawasan dengan 55 kawasan diantaranya berlokasi di Pulau Jawa, khususnya di Provinsi Jawa Barat. “Di Provinsi Jawa Barat sendiri terdapat sekitar 23 kawasan industri dengan total luas 11.861 Ha atau 39,55% dari total luas kawasan industri di Indonesia”.


Mengenai peningkatan keamanan objek vital sektor industri, Menperin merekomendasikan dua langkah strategis. Pertama, penguatan penegakan peraturan dan perundangan yang berlaku terutama dalam penegakan peraturan perlindungan terhadap hak pengusaha dan karyawan. Kedua, perlu diefektifkan kembali forum bipartit antara pengusaha dan serikat buruh pada tingkat perusahaan untuk menemukan solusi atas permasalahan ketenagakerjaan secara proporsional dan mendapatkan kesepakatan secara musyawarah atau konsensus. “Pengamanan kawasan industri sebagai objek vital nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pengamanan internal dan memenuhi standar kualitas serta kemampuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan masukan dari Kementerian terkait,” tegas Menperin.


Pada kesempatan yang sama, Kapolri Timur Pradopo mengatakan, ada faktor eksternal dan internal untuk menentukan langkah dan strategi Polri dalam mengamankan obvitnas. Faktor eksternal, diantaranya adalah menentukan konfigurasi standar pengamanan bersama pengelola obvitnas, mendorong pengelola obvitnas terapkan standar pengamanan sesuai standar Polri, dan melakukan audit sistem pengamanan yang dilakukan pengelola obvitnas secara periodik. Sedangkan, faktor internal, yaitu peningkatan jumlah personel yang terlibat dalam pengamanan obvitnas, menyelenggarakan pendidikan dan latihan khusus untuk kebutuhan sistem pengamanan obvitnas, serta peningkatan dukungan dan sarana pengamanan obvitnas.


Terkait dengan penyelesaian masalah-masalah ketenagakerjaan, Dirjen PHI Irianto Simbolon menghimbau agar dinas tenaga kerja selalu mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dengan mengedepankan penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan.


Sementara itu, Presiden Direktur PT Jababeka Tbk. SD Darmono mengatakan, para pengusaha saat ini merasa perlu adanya ketegasan dan kejelasan peraturan serta hukum terkait permasalahan tenaga kerja yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan industri sehingga tercapai sebuah hubungan industrial yang harmonis dalam menuju iklim investasi nasional yang kondusif.


Demikian Siaran Pers ini untuk disebarluaskan.


Cikarang, 16 Juli 2013


Kepala Pusat Komunikasi Publik


 


Hartono


 



Share: